Diperlukan usaha untuk mengurangi dampak negatif pembangunan, khususnya dalam mengurangi kesenjangan antar wilayah (perkotaan dan pedesaan)
Mencakup sub-sektor Tanaman Pangan & Hortikultura, Perikanan dan Kelautan, Perkebunan, Peternakan dan Agroindustrinya
Kebijakan desentralisasi memerlukan dukungan dan kesiapan sumberdaya manusia dan kelembagaan secara lebih partisipatif
Peningkatan daya saing bangsa ditentukan oleh kualitas SDM yang handal
Diperlukan program peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap layanan kesehatan dan lingkungan yang sehat
Merupakan dasar bagi pengembangan industri-industri besar. Pengembangan UMKM & koperasi didorong untuk dapat bekerjasama sebagai mitra strategis industri besa
Proses pembangunan cenderung membawa dampak negatif terhadap lingkungan seperti pencemaran, tekanan terhadap flora dan fauna, degradasi sumberdaya alam dan daerah-daerah yang dilindungi
Perkembangan global bidang informasi dan komunikasi telah mendorong tuntutan untuk mengembangkan sistem informasi manajemen yang selalu terbuka terhadap perubahan-perubahan
Pembangunan sosial ekonomi memerlukan dukungan sarana dan prasarana fisik yang senantiasa dituntut semakin berkualitas seiring dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat
1. Pengguna Jasa : Balai Peningkatan Mutu Pendidikan Provinsi Maluku Utara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi 2. Nama Paket Pekerjaan : Pengadaan Konsultan Peningkatan Pelayanan Mutu Pendidikan Provinsi
1. Pengguna Jasa : Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban 2. Nama Paket Pekerjaan : Pengadaan Evaluasi Paruh Waktu Rencana Strategis LPSK Tahun Anggaran 2022 3. Lingkup Produk Utama : Monitoring,
1. Pengguna Jasa : Kecamatan Serpong Pemerintah Kota Tangerang Selatan 2. Nama Paket Pekerjaan : Kajian Evaluasi Program Pemberdayaan Masyarakat pada Kelurahan di Kecamatan Serpong Tahun 2021 – 2022 3.
Previous Next Menjelang akhir periode Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, Kementerian PPN/BAPPENAS dibantu PT. Multi Area Desentralisasi Pembangunan (MADEP) menyusun
