Diperlukan usaha untuk mengurangi dampak negatif pembangunan, khususnya dalam mengurangi kesenjangan antar wilayah (perkotaan dan pedesaan)
Mencakup sub-sektor Tanaman Pangan & Hortikultura, Perikanan dan Kelautan, Perkebunan, Peternakan dan Agroindustrinya
Kebijakan desentralisasi memerlukan dukungan dan kesiapan sumberdaya manusia dan kelembagaan secara lebih partisipatif
Peningkatan daya saing bangsa ditentukan oleh kualitas SDM yang handal
Diperlukan program peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap layanan kesehatan dan lingkungan yang sehat
Merupakan dasar bagi pengembangan industri-industri besar. Pengembangan UMKM & koperasi didorong untuk dapat bekerjasama sebagai mitra strategis industri besa
Proses pembangunan cenderung membawa dampak negatif terhadap lingkungan seperti pencemaran, tekanan terhadap flora dan fauna, degradasi sumberdaya alam dan daerah-daerah yang dilindungi
Perkembangan global bidang informasi dan komunikasi telah mendorong tuntutan untuk mengembangkan sistem informasi manajemen yang selalu terbuka terhadap perubahan-perubahan
Pembangunan sosial ekonomi memerlukan dukungan sarana dan prasarana fisik yang senantiasa dituntut semakin berkualitas seiring dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat
Previous Next Desa adalah satuan pemerintahan terendah dibawah kabupaten/kota yang diberikan otonomi dalam mengelola wilayahnya. Desa mendapatkan perlakuan khusus semenjak tahun 2015 dengan menerima kucuran dana desa dari Anggaran Pendapatan
1. Pengguna Jasa : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Surakarta 2. Nama Paket Pekerjaan : Belanja Jasa Konsultansi Pelaksana Penyusunan Kajian Akademis Pembentukan UPT Pengelola Aset 3.
1. Pengguna Jasa : Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar 2. Nama Paket Pekerjaan : Belanja Penyusunan Dokumen Analisis Jabatan 3. Lingkup Produk Utama : Pengembangan Organisasi, Manajemen SDM, Kepegawaian 4. Lokasi
1. Pengguna Jasa : Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Surakarta 2. Nama Paket Pekerjaan : Belanja Jasa Konsultan Pelaksana Monitoring dan Evaluasi Peta Proses Bisnis Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)
